Metrotvnews.com, Bengkulu: Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahfan Badri Sampurno mengatakan kader partai tersebut tidak disusupi anggota Negara Islam Indonesia (NII), karena melewati proses seleksi.
"Kami menyeleksi setiap anggota yang akan bergabung dengan PKS. Bukan hanya saat seleksi anggota partai saja, untuk naik jabatan saja PKS melakukan seleksi dengan ketat," katanya di Bengkulu, Ahad (1/5).
Menurut dia, PKS memiliki sistem pengkaderan sendiri, sehingga sulit bagi NII untuk mempengaruhi kader PKS. Ia berpendapat, NII merupakan masalah klasik yang kembali mencuat sebagai bentuk pengalihan isu dari pengusutan kasus-kasus besar di negeri ini. "Pemerintah perlu tegas terhadap NII ini karena sejak 1970 pemerintah sudah mengetahui keberadaan NII," katanya.
Ketegasan yang sama juga dibutuhkan untuk menuntaskan masalah aliran Ahmadiyah yang lebih dulu mencuat sebelum NII. Bahkan sudah ada kajian dari Kementerian Agama terkait masalah NII dan Ahmadiyah, tinggal menunggu ketegasan pemerintah.
Ia mengatakan isu NII membuat bangsa Indonesia terus dililit berbagai persoalan sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah besar. "Pemerintah perlu kembali mengevaluasi bagaimana aplikasi pelajaran bela negara yang ada di sekolah-sekolah. Perlu ditanamkan kembali kepada para siswa dasar pluralitas," terangnya.
Jika NII menargetkan perekrutan kepada mahasiswa, menurut Anggota DPR asal pemilihan Provinsi Bengkulu ini disebabkan adanya pubertas aqidah. Ia menjelaskan, orang semangat belajar Islam tetapi tidak menemui koridor yang benar untuk mempelajari hal tersebut. "Untuk masalah ini hendaknya bukan hanya Kementerian Agama saja yang berperan, tetapi diperlukan juga peran Dinas Sosial," katanya. (Ant/RIZ)
"Kami menyeleksi setiap anggota yang akan bergabung dengan PKS. Bukan hanya saat seleksi anggota partai saja, untuk naik jabatan saja PKS melakukan seleksi dengan ketat," katanya di Bengkulu, Ahad (1/5).
Menurut dia, PKS memiliki sistem pengkaderan sendiri, sehingga sulit bagi NII untuk mempengaruhi kader PKS. Ia berpendapat, NII merupakan masalah klasik yang kembali mencuat sebagai bentuk pengalihan isu dari pengusutan kasus-kasus besar di negeri ini. "Pemerintah perlu tegas terhadap NII ini karena sejak 1970 pemerintah sudah mengetahui keberadaan NII," katanya.
Ketegasan yang sama juga dibutuhkan untuk menuntaskan masalah aliran Ahmadiyah yang lebih dulu mencuat sebelum NII. Bahkan sudah ada kajian dari Kementerian Agama terkait masalah NII dan Ahmadiyah, tinggal menunggu ketegasan pemerintah.
Ia mengatakan isu NII membuat bangsa Indonesia terus dililit berbagai persoalan sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah besar. "Pemerintah perlu kembali mengevaluasi bagaimana aplikasi pelajaran bela negara yang ada di sekolah-sekolah. Perlu ditanamkan kembali kepada para siswa dasar pluralitas," terangnya.
Jika NII menargetkan perekrutan kepada mahasiswa, menurut Anggota DPR asal pemilihan Provinsi Bengkulu ini disebabkan adanya pubertas aqidah. Ia menjelaskan, orang semangat belajar Islam tetapi tidak menemui koridor yang benar untuk mempelajari hal tersebut. "Untuk masalah ini hendaknya bukan hanya Kementerian Agama saja yang berperan, tetapi diperlukan juga peran Dinas Sosial," katanya. (Ant/RIZ)
Oleh Metro TV News | Metro TV – Sen, 2 Mei 2011
