Jakarta: Istana Kepresidenan enggan mengomentari sidang paripurna DPRD Yogyakarta yang mengemukakan pandangan fraksi-fraksi partai politik tentang mekanisme pemilihan kepala daerah provinsi tersebut. "Belum ada arahan dari Bapak Presiden. Sementara kita masih menunggu perkembangan," ujar Julian Aldrin Pasha, Juru bicara Kepresidenan, di Jakarta, Senin (13/12).
Menurut Julian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sempat menyaksikan tayangan televisi yang menyiarkan langsung sidang terbuka di DPRD Yogyakarta. Namun sampai saat ini presiden belum memberikan komentar atas sidang tersebut. Sikap pemerintah sampai saat ini masih menunggu proses pembahasan RUU DIY yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pemerintah berharap produk legislasi yang dihasilkan DPR mengenai keistimewaan DIY adalah yang terbaik bagi warga Yogyakarta. "Nanti akan kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Sekarang kan masih akan dibahas dengan DPR," kata Julian [baca: DPRD DIY Setujui Mekanisme Penetapan Gubernur]
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan draft RUU DIY yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri sudah diterima oleh Sekretariat Negara. Namun, Presiden Yudhoyono belum menandatangi Amanat Presiden (Ampres) draft RUU tersebut untuk dikirimkan kepada DPR. Sudi mengatakan Presiden akan secepatnya menandatangani Ampres tersebut sehingga RUU DIY bisa segera dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR.(Ant/ULF)
sumber :
Liputan6.com
Liputan 6
