Jakarta
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mempertanyakan alasan Partai Demokrat meminta Sri Sultan Hemangkubuwono X untuk mundur dari Partai Golkar.
"Silahkan saja teman-teman dari Partai Demokrat (PD) minta Sri Sultan mundur dari Golkar. Tapi kepentingannya apa. Kita mempertanyakan hal tersebut dan itu terasa aneh," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan, permintaan Partai Demokrat itu dikarenakan mundurnya adik kandung Sri Sultan GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat terkait dengan masalah keistimewaan DIY Yogyakarta. Prabukusumo adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Partai Demokrat propinsi Yogyakarta.
"Aneh juga permintaan PD yang minta Sri Sultan mundur. Kami tidak pernah minta adik Sri Sultan, GBPH Prabukusomo mundur dari Partai Demokrat," kata Priyo.
Dikatakannya, permintaan Partai Demokrat itu juga dimungkinkan karena sosok Prabukusumo sebagai Ketua DPD Demokrat memiliki peran sentral dan mampu mengimbangi suara Golkar di Yogyakarta menyaingi Sri Sultan, seorang kader Golkar yang dihormati.
"Ada kekhawtiran Partai Demokrat akan menurunnya suara PD pada Pemilu mendatang, karena Prabukusumo sangat berpotensi untuk mendulang suara bagi PD. Makanya mereka (PD) minta Sultan mundur dari Golkar," kata Priyo.
Ia menambahkan, mundur atau tidaknya Sri Sultan dari Golkar, tergantung Sri Sultan sendiri. Bagi Golkar, Sri Sultan adalah orang yang dihormati dan memiliki pengaruh di Yogyakarta.
Bagi Golkar, sebagai kader Golkar, Sri Sultan memiliki hak untuk menentukan langkah politiknya.
"Kita serahkan saja kepada Sri Sultan, jangan dipaksa apalagi diminta oleh partai lain. Kalau Sri Sulatan adalah pengurus Golkar, maka DPP Golkar akan mempertahankan. Sekarang saya tidak berhak mengatakan mundur atau tidak," kata Priyo.
Priyo mengaku, partainya tidak akan memanfaatkan peluang mundurnya Prabu Kusumo agar bisa bergabung dengan Partai Golkar.
"Prabu mundur, itu hak dia. Golkar tidak akan merayu Prabu untuk bergabung dengan Golkar kecuali Prabu sendiri yang bilang," kata Priyo.
Prabukusumo sudah menyatakan keinginannya untuk mundur dari Partai Demokrat. Keinginan itu akan disampaikannya pada 22 Desember 2010 dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat Provinsi Yogyakarta.
Dengan demikian, sosok yang bisa diandalkan Partai Demokrat untuk provinsi Yogyakarta tidak ada lagi selain Roy Suryo.
Adik Sultan HB X tersebut mundur dari Demokrat setelah melihat RUU Keistemewaan DIY dinilai memposisikan Parardhya (Sri Sultan dan Sri Pakualam) dibatasi kekuasaannya dalam pemerintahan DIY sendiri.
Menanggapi mundurnya Prabukusumo itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyayangkan namun tetap menghormati keputusan politiknya.
"Jika benar Mas Prabukusumo mundur dari PD, sebagai sahabat dan Ketum saya menyayangkan. Tetapi saya menghormati pilihan politiknya itu. Saya yakin silaturrahim dan persahabatan akan tetap terjaga baik. Selama ini saya merasa dekat dengan Mas Prabu. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Prabu atas kerja dan dedikasinya yang 5 tahun memimpin DPD PD DIY. Semoga Mas Prabu sukses selalu," kata Anas.
sumber :
ANTARA
